Ilustransi Pluralisme, sumber gambar: justisiadotcom, dudi.my.id

Menteri Agama yang baru dilantik, membuat pernyataan yang mengundang penafsiran para pemerhati agama. Bahwa Dia ingin mengafirmasi eksistensi Syiah dan Ahmadiyah. Walaupun belakangan, bukan pada kejamaahannya tapi pada kemanusiaannya sebagai warga negara. Bahkan, pada beberapa narasi berita, muncul pernyataan bahwa Dia menteri bagi agama-agama, tidak hanya satu agama, yang mungkin selama ini terkesani, bahwa menteri agama itu hadir hanya untuk agamanya sendiri, Islam. Ini menjadi isu dalam wacaran toleransi dan pluralisme.

Tentu, saya tidak mempermasalahkan bentuk afirmasi yang pertama atau pernyataan yang kedua, tentang perlunya afirmasi bagi kelompok Syiah ataupun Ahmadiyah. Atau pernyataan kedua bahwa menteri bagi semua agama, karena itu sudah seharusnya.

Yang ingin saya soroti dalam tulisan ini adalah bentuk afirmasi toleransi tetapi sesungguhnya intoleransi.

Narasi ini tidak ditujukan kepada menteri agama – saja, tapi untuk semua aktivis Islam yang selama ini begitu getol mengkampanyekan demokrasi dan pluralisme. Misalnya, yang menjadi program dari Islam Liberal yang mungkin hari ini secara lembaga telah ‘tiada’ atau tidak lagi memiliki program yang secara agressif mengkampanyekan lagi demokrasi dalam konteks atau bingkai pluralisme agama.

Pernah, pada suatu kuliah umum tentang Pancasila, Profesor Musdah Mulia, begitu bersemangat menjelaskan tentang pentingnya toleransi yang menjadi salah satu kata kunci dalam membumikan Pancasila. Namun sayang, semangat toleransinya dicoreng oleh narasi tentang perlunya memberantasi radikalisme yang dilakukan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Sehingga, bagi saya, terjadi kontradiksi dalam konsep toleransi yang  yang menjadi kata kunci pluralisme tersebut.

Kecacatan Logika; Intoleransi dalam Toleransi

Semangat toleransi, harus terejawantahkan dalam pola dan bentuk diterimanya perbedaan; baik dalam cara berpikir ataupun bertindak. Kemenerimaan ini bagi saya tanpa syarat. Sehingga setiap perbedaan-perbedaan itu harus terakomodasi dengan baik tanpa harus mendikotomikan atau menghilangkan eksistensi satu sama lain. Karena makna berbeda sendiri tidak menerima syarat apapun. Keberagaman itu meniscayakan perbedaan.

Namun, pada praktiknya, golongan yang sering kali dicap liberal tersebut, ternyata hanya berpindah posisi saja. Karena pada praktiknya, secara logika, mereka tidak mampu menerima perbedaan dalam berpikir dan bersikap. Buktinya, mereka seakan benci terhadap ormas-ormas yang berbeda tersebut; misalnya saja, mengapa mereka mempermasalahkan keberadaan FPI atau mengapa mereka justeru ingin membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka?

Apakah ini logika toleransi? justeru dengan berpikir dan bersikap ingin ‘membumihanguskan’ kelompok yang berbeda dengan cara berpikir liberalismenya, telah terjadi kekacauan logikanya sendiri, yang tidak bisa saya pahami. Mereka tidak bisa menerima perbedaan yang diusung oleh kelompok-kelompok yang oleh dirinya sendiri disebut sebagai radikal dan pundamentalis.

Bagi saya, ini bentuk kekacauan atau justeru kecacatan logika para pemikir liberal, yang pada satu sisi ingin menerima perbedaan kelompok-kelompok yang dianggap minoritas, sementara di sisi lain, kelompok-kelompok berbada yang selalu vokal dan eksis dalam bersosial masyarakat justeru ingin didelet dari aktivitas hukum di Indonesia, seperti yang terjadi pada HTI.

Tentu saja, saya tidak sedang membela HTI ataupun FPI yang selama ini berseberangan dalam cara berpikir ataupun bertindak dengan kelompok liberal tersebut. Tapi justeru saya ingin mengajak berdiskusi tentang makna tentang pluralisme atau setidaknya pada batas pluralitas.

Jika saja, pikiran kita tidak bisa menerima perbedaan karena seringkali kaum liberal sering menjadi sasaran tembak kelompok radikal dan pundamental tersebut, maka esensi toleransi yang selama ini menjadi ‘barang dagangan intelektual’ mereka sesungguhnya nihil. Tidak memiliki nilai sama sekali. Justeru terlihat kekacauan cara berpikir mereka. Mereka telah mencederai esensi toleransi sendiri menjadi bentuk intoleransi.

Kehadiran menteri agama baru, Gus Yaqut, yang menjadi menteri bagi semua agama, bukan hanya bertindak keluar sebagai muslim yang melindungi semua agama tanpa perbedaan. Tapi juga melindungi anggota ormas beragama, yang selama ini tercerabut haknya untuk bersuara, berkumpul, dan berpendapat. Dan saya pikir itu akan sangat bijak.

Begitu juga dengan para intelektual muslim yang selama ini menjadi corong pluralisme agama harus mampu merangkul saudaranya sendiri yang selama ini berbeda cara berpikirnya, untuk sedikit memberikan peluang kepada mereka agar bisa berdialong tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga mereka yang mengaku sebagai muslim moderat, bisa semoderat juga terhadap mereka yang dianggap olehnya sebagai Islam Radikal atau Pundamental. Agar moderasi ke-Islamannya sah dan tidak tercoreng oleh kecacatan cara berpikirnya sendiri.

Tulisan sejenis pernah saya tulis tentang intoleransi beragama dalam personal blog Abah Raka.

Semoga.